Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
BKN

Harmonisasi R-Peraturan BKN Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberhentian PNS, BKN Gelar Workshop Uji Publik

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan menggelar Workshop Uji Publik Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS di Kantor BKN Pusat, Jakarta pada Rabu (11/09/2019). Workshop uji publik tersebut melibatkan delegasi dari unit-unit BKN Pusat, BKN Kanreg I-XIV, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta BKPSDM di Provinsi Jawa Barat.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto dalam pembukaan workshop tersebut menyampaikan bahwa workshop uji publik merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada kesempatan yang sama Direktur Perundang-Undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan, “Harmonisasi dalam menentukan petunjuk teknis diperlukan agar dalam pelaksanaan peraturan tidak ada perbedaan persepsi,” paparnya.
whatsapp-image-2019-09-11-at-10.05.04-572x380.jpeg
Usai penyampaian materi oleh narasumber, acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antar peserta, disambung dengan tanggapan umum terhadap R-Peraturan BKN tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS, kemudian diakhiri dengan penutupan yang disampaikan oleh Julia Leli.
“To call asteroids the ‘rock stars’ of astronomy is simultaneously a bad joke but an accurate depiction of how astronomy fans view them.”
Sejumlah narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia hadir dalam workshop tersebut, di antaranya Akademisi Hukum Administrasi Fakultas Hukum, Tri Hayati dengan pemaparan mengenai Ketentuan Pidana dalam Manajemen ASN Terkait Tindak Pidana Jabatan, serta Eva Achjani Zulfa selaku Akademisi Hukum Pidana yang membahas Batasan Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif UU ASN.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, Apendi berkesempatan mengajukan pertanyaan saat berlangsungnya diskusi dengan para narasumber. Apendi mengajukan pertanyaan mengenai status keaktifan JPT Pratama setelah pidana penjara. bur/kaw
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 07 October 2019 07:44
Pura Pura Admin

your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do

@ordah.saputra

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ad Sidebar
© 2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara All Rights Reserved.