Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Menteri Syafruddin Perkenalkan Digital Government Di Hadapan Mahasiswa

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa digital government menjadi salah satu prioritas nasional dalam transformasi tata kelola pemerintah. Upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk mengakselerasi laju SPBE, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak salah satunya universitas. “Pemerintah butuh keterlibatan universitas sebagai tulang punggung lahirnya berbagai kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan menangkap dinamisasi harapan publik,” ujarnya pada kuliah umum Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, di Salemba Jakarta, Selasa (24/09).
Menteri Syafruddin menjelaskan bahwa kondisi pemanfaatan TIK masih belum terintegrasi, dimana total belanja IT pada 2014 - 2019 sejumlah 12,7 triliun rupiah atau sekitar 65 persen merupakan belanja aplikasi umum. Hal tersebut berpotensi terjadinya pemborosan anggaran, serta terjadinya disintegrasi sistem informasi pemerintah dengan resiko keamanan yang sangat tinggi.
20190924_-_memberikan_kuliah_umum_di_program_studi_kajian_ilmu_kepolisian_5.jpeg
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, pemetaan terhadap kematangan penggunaan TIK pada 616 instansi pemerintah tercatat hanya 19 persen instansi pemerintah yang memenuhi indeks SPBE minimal 2,6. “Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola TIK masih silo dan kental dengan ego-sektoral, artinya masyarakat masih belum puas dan menginginkan pelayanan publik yang lebih baik lagi,” jelasnya.
Dengan penerapan SPBE yang optimal diharapkan dapat mewujudkan efisiensi anggaran belanja, integrasi sistem layanan, serta efisiensi penggunaan infrastruktur TIK. Hasilnya keterpaduan sistem TIK dengan pengelolaan satu data Indonesia yang memperpendek rantai birokrasi, memudahkan pengambilan kebijakan publik berbasis keakuratan data, dan meningkatkan pelayanan publik.
Untuk mendorong integrasi sistem TIK dan pengelolaan data nasional, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Data pemerintah ini dapat dimanfaatkan oleh lintas instansi secara akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, mudah diakses, dan berbagi pakai.
20190924_-_memberikan_kuliah_umum_di_program_studi_kajian_ilmu_kepolisian_7.jpeg
“To call asteroids the ‘rock stars’ of astronomy is simultaneously a bad joke but an accurate depiction of how astronomy fans view them.”
Melihat hal tersebut, Menteri Syafruddin mendorong agar pihak universitas dapat menjadi jembatan komunikasi kebijakan publik melalui survei dan riset masyarakat yang solutif terhadap permasalahan sosial. Kemudian universitas juga dapat melahirkan praktik terbaik kebijakan publik yang proporsional dengan karakter daerah setempat, serta menjadi barometer pengembangan SDM Indonesia dengan melahirkan banyak akademisi dan praktisi.
“Artinya universitas menjadi lumbung produksi kebijakan publik, penentu masa depan bangsa, melalui persebaran tenaga profesional yang siap berkiprah di pasar tenaga kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut diharapkan kinerja pemerintah terkoneksi dalam wadah perjuangan yang komperhensif bersama sektor privat, masyarakat, dan universitas untuk membangun peradaban Indonesia yang dicita-citakan. (byu/HUMAS MENPANRB)
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 07 October 2019 09:29
Pura Pura Admin

your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do

@ordah.saputra

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ad Sidebar
© 2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara All Rights Reserved.